SAS: Indonesia Mencemaskan, Tauhid Struktural Jawabannya !

IMG_0081

Jika negara hanya akan menjadi alat bagi para penguasa modal, bukankah penindasan menjadi satu-satunya bahasa yang akan tetap dianggap keniscayaan oleh negara? Lalu negara apa yang tak berkepedulian kepada rakyat demi pertumbuhan yang melahirkan kesenjangan?

Demikian disampaikan Shohibul Anshor Siregar dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS) di kampus UMSU belum lama ini.

Shohibul mengatakan, rakyat dilarang dan ditakut-takuti berbicara SARA, padahal pengistimewaan kelompok suku tertentu telah sejak awal menjadi faktor satu-satunya penyebab kesenjangan sosial. “Anehnya, sambil mencacaci-maki mayoritas yang terpuruk secara sosial, ekonomi dan politik, negara malah diposisikan sebagai perisai kuat melawan usaha-usaha keserasial sosial berbasis keadilan,” ujarnya.

Dalam pokok pikirannya 9652 kata berjudul “Indonesia Mencemaskan”, dosen FISIP UMSU ini menegaskan kekhawatirannya bahwa telah lama negara dibiarkan hanya menjadi saksi dan sekaligus pengukuh status kesenjangan sosial ekonomi yang rawan keserasian.

“Negara mana di permukaan bumi ini yang sudah lama dihentikan oleh para operator pada titik minimalis, tentulah dapat dibuat daftarnya dengan mudah, termasuk Indonesia,” tandasnya.

Perhatikanlah, lanjut Koordinator Umum ‘nBASIS ini, pemerintah tetap menilai urusan terpentingnya hanyalah melakukan intervensi melalui pemberlakuan regulasi tertentu, misalnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, no 8 dan 9 tahun 2006 tentang trilogi kerukunan yang mencakup kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ia pun selalu diposisikan menakut-nakuti dengan kerap mengatakan bahwa di Indonesia faktor agama selalu menduduki peringkat kedua sebagai pemicu konflik sosial yang serius. Sangat diperlukan koreksi tajam, bahwa pertautan antar faktor tak mungkin diabaikan. Konflik agama tak selalu demi dan untuk agama itu sendiri berdasarkan persepsi para pemeluknya saja. Tetapi berbagai konflik dalam dimensi politik dan ekonomi semakin kerap mengambil tema pada agama dan pemahaman purifikasi di dalamnya.

Lebih lanjut Shobul menjelaskan, bahwa masalah-masalah krusial yang kerap secara konvensional terjadi seperti penyiaran agama kepada penganut agama lain, penodaan agama, perkawinan berbeda agama, pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan, keberadaan dan kegiatan aliran atau sempalan keagamaan tertentu, kini wajib difahami tidak selalu dapat diposisikan tunggal tanpa dimensi tautannya dengan kualitas keadilan terutama dalam ekonomi.

Ironisnya, kata Shohibul, sebagai sebuah Negara yang kerap dianggap dapat dikedepankan sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam membangun kerukunan antar umat beragama, Indonesia kerap dipandang telah melewati berbagai pengalaman yang cukup pelik dengan cap sukses. Padahal ini sungguh tidak merupakan masalah yang terjadi dan boleh ditata secara simplistis dengan hanya menggunakan segenap penilaian keberhasilan atau kegagalannya sebagaimana dikonsepsikan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto dan yang hingga kini diperkuat sebagai pakem kuno.

Untuk itu Shohibul mempertanyakan, bagaimana memahami ketidak-serasian sosial dan bahkan gerakan protes damai maupun berbau kekerasan ketika tak dihubungkan dengan fakta 82,7 % kekayaan dunia dikendalikan leluasa oleh hanya 20 % penduduk istimewa karena akses, penguasaan dan dominasnya?

Bagaimana memahamkan Indonesia maju jika revolusi mental yang didengungkan setiap saat tak pernah berbicara transaksi menindas antara buruh dan majikan, transaksi daerah dan pusat, dan transaksi negara dengan multinational corporations?.

Shobul juga memaparkan data terkait Indonesia yang menunjukkan persentase pertumbuhan miliarder terbesar dari 10 negara yang dicatat sepanjang 2013-2014 dengan angka 22,6 %. India mencatat 17,1 %, Nigeria 10 %, Amerika Serikat 9,5 %, Brazil 8,9 %, Turki 8,5 %, Cina 7,9 %, Meksko 7 %, Inggeris 6,6 % dan Rusia 4,8 %. Dengan kekayaan $16.5 bilion R.Budi & Michael Hartono adalah salah seorang terkaya dengan 9 lainnya, yakni keluarga Susilo Wonowidjojo ($8,0 bilion), Eka Tjipta Widjaja ($ 5,8 bilion), Sri Prakasih Lohia ($4,4 bilion), Chairul Tanjung ($4,3 bilion), Keluarga Boenjamin Setiawan ($4,3 bilion), Keluarga Mochtar Riady ($2,7 bilion), Peter Sondakh ($2,3 bilion) dan Sukanto Tanoto ($2,1 bilion) (Revrisond Baswir, 2015). Inilah bahasa pembangunan dunia, dan bahasa pembangunan nasional. Tanyalah relevansi revolusi mental untuk kasus kesenjangan ini.

Kemiskikan dan pengangguran di Indonesia membeberkan fakta bahwa TKI (Maret 2014) mencapai 6,5 juta. UMR rata-rata hanya Rp 1.595.000, Angkatan kerja berpendidikan setara pendidikan SD 47,9 juta, pengangguran terselubung 20,3 juta, pengangguran terbuka 7,2 juta, penduduk miskin USD 2/ hari (PPP) 43,3 juta dan penduduk miskin dengan penghasilan Rp 292.951/bulan 28,5 juta? Sudah begitu parah negara masih bercita-cita besar membawa tenaga asing (dari Cina) mengiringi janji investasinya berpuluh juta jiwa? Revolusi mental apa yang relevan untuk fakta-fakta ini?
Data tahun 2014 menunjukkan bahwa Belanja daerah DKI sebesar 72,0 Triliun, Jawa Barat 21,7 Triliun, Jawa Timur 16,9 Triliun, Jawa Tengah 13,9 Triliun, Kalimantan Timur 12,1 Triliun, NAD 10,2 Trilun, dan Sumatera Utara 8,4 Triliun.

“Di Sumatera Utara orang sudah muak berbicara pembagian keuangan pusat dan daerah dan banyak orang yang yakin hal ini hanya dapat dibahasakan dengan kekerasan. Relevansi revolusi mental apa yang dapat diveritakan untuk kesenjangan ini? Hanya dengan mengumbar cerita naif soal pemindahan ibukota?,” tanya Shohib.

Selama ini, kata Shobul, kesenjangan struktural dilembagakan melalui rangkaian sistem dan kebijakan yang bersendi ketidak-adilan. Karena terperangkap dalam rangkaian sistem kebijakan yang tidak adil ini, maka kelompok terluas dari masyarakat yang lemah akan terus-menerus kehilangan kemampuan dan akses untuk membebaskan diri dari perlakuan tidak adil dan kemiskinan.

“Jawabannya, tauhid struktural yang akan melahirkan kesalehan struktual dalam negara berkeadilan,” pungkasnya

Jokowi Error

Jokowi-sedih
Dulu, di awal kemunculannya dalam kancah perpolitikan nasional, dengan ciri khas penuh kesehajaan dan aksi blusukannya, sosok seorang Jokowi benar-benar jadi idola baru yang begitu memukau . Waktu itu, kemunculan Jokowi seperti “oase” di tengah-tengah kegersangan dan banalitas kehidupan politik di negeri ini. Tak ayal, popularitasnya pun kemudian meroket tinggi, sehingga oleh banyak kalangan Jokowi dianggap memiliki pesona luar biasa yang bisa memunculkan “Jokowi effeck”, yaitu istilah yang diciptakan media untuk mendeskripsikan pengaruh popularitas Jokowi terhadap perpolitikan dan perekonomian Indonesia.

Bila ditelusuri lagi kebelakang, sebenarnya Jokowi effect sudah muncul sebelum dia jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Seperti diketahui, figur Jokowi mulai dikenal oleh masyarakat luas sejak ia menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dengan ciri kepemimpinan yang populis dan sederhana ia berhasil mengubah kota Solo yang sebelumnya semrawut menjadi pusat seni dan budaya regional. Dengan strategi rebranding yang dilakukannya, kota Solo menjelma jadi kota pariwisata dan budaya dengan motto “The Spirit of Java”. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan persentase suara sebesar 90,09%.

Selanjutnya, berangkat dari rekam jejak inilah Jokowi diminta untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada Jakarta 2012. Kendati awalnya sempat diragukan, PDIP dan Gerindra akhirnya mencalonkan Jokowi sebagai calon gubernur bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon wakil gubernur. Sebenarnya, pasangan ini pada mulanya tidak diunggulkan. Bahkan pelbagai lembaga survey maenstream memprediksikan bahwa rivalnya Fauzi Bowo akan memenangkan pilkada dalam satu atau dua putaran. Namun, secara mengejutkan Jokowi berhasil memimpin pilkada putaran pertama dengan jumlah suara sebesar 46,20%. Dan pada putaran kedua Jokowi juga berhasil memenangkan pilkada Jakarta dengan persentase suara sebesar 53,8%. Maka pada tanggal 15 Oktober 2012 Jokowi secara resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian dengan popularitasnya ini, Jokowi pun digadang-gadang sebagai calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Bahkan Ia juga merajai survei-survei calon presiden yang memperkirakan bahwa pada Maret 2014, elektabilitasnya kurang lebih sebesar 40%, empat kali lebih tinggi dari saingan terberatnya Prabowo Subianto. Dan sepertinya hal ini pula yang mendorong Megawati untuk memberikan mandat kepada Jokowi agar maju sebagai calon presiden. Selain itu, PDIP memiliki target suara sebesar 25% dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, sehingga pencalonan Jokowi diharapkan dapat membantu mendongkrak suara partai. Memang banyak kalangan yang optimis Popularitas dan tren elektabilitas Jokowi dapat mengubah peta politik nasional dalam pemilihan umum tahun 2014. Jokowi dipercaya dapat meningkatkan suara PDIP dalam pemilu legislatif tahun 2014. Bahkan, menurut beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, bila PDIP mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden sebelum pemilu legislatif, suara PDIP dapat menembus 30%.

Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa jumlah suara yang diraih PDIP tidak mencapai 20%, yang berada jauh di bawah angka yang dibutuhkan agar PDIP dapat mengajukan calon presidennya sendiri. Akibatnya, para pakar politik mulai meragukan pengaruh efek Jokowi terhadap pemilihan legislatif.
Akan tetapi, meskipun Jokowi effect mulai diragukan, untungnya Jokowi masih bisa memenangkan pertarungan pilpres, dan dia terpilih sebagai Presiden RI ke- 7.

Miskin Prestasi
Setelah sekian bulan menjalankan kekuasaannya, ternyata rezim Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja nya tidak mampu berbuat banyak menghadirkan perubahan dan perbaikan yang signifikan bagi republik ini.

Pada hal, sebelumnya banyak investor dan masyarakat berharap pada sosok Jokowi yang dianggap mampu membenahi banyak hal di bidang ekonomi dan politik, karena bersih dan jujur serta tidak neko-neko. Itulah sebabnya, pasar uang dan pasar modal menyambut positif saat ia dicalonkan sebagai presiden. Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melambung.

Namun semua itu cerita dulu, yakni sebelum Jokowi menjadi Presiden RI ke-7. Sekarang rupiah sudah menembus level Rp 13.000 per dolar AS dan IHSG berfluktuatif tak tentu arah. Kepercayaan pasar terhadap Jokowi mulai luntur. Jokowi effect sudah tidak memili greget dan daya kejut lagi.

Impotensi Jokowi effect makin terlihat ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2015 hanya 4,71%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan pertama tahun 2014 sebesar 5,14%. Hampir seluruh komponen pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga turun dari 5,35% (triwulan pertama 2014) menjadi 5,01%di triwulan pertama 2015. Kemudian pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) ngedrop hingga 8,25%.

Konsumsi pemerintah pun demikian. Pengeluaran konsumsi pemerintah hanya tumbuh 2,21%. Padahal periode yang sama tahun lalu bisa tumbuh 6,12%. Begitu pula halnya dengan laju investasi yang melambat dari 4,66% menjadi 4,36%. Tak ketinggalan komponen yang mengalami penurunan adalah ekspor dan impor.

Semua itu terjadi karena rentetan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, tarif dasar listrik plus, dan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Keseringan Blunder
Selain miskin prestasi, penyebab memudarnya Jokowi effect juga ditengarai dikarena secara personal Jokowi terlalu sering melakukan blunder atau kesalahan.

Berikut sederet daftar blunder yang pernah dilakukan Jokowi selama menjabat Presiden. Pertama, kebijakan neolibnya yang ngotot mencabut subsidi BBM dan menyerahkannya kepada harga pasar. Terkait hal ini, tentunya kita masih ingat ketika masih menjabat wali kota Solo, Jokowi gemar mengidentikkan diri sebagai pemimpin yang dekat dengan wong cilik. Dia pun satu suara dengan PDIP terkait kebijakannya yang tak akan menaikkan harga BBM kalau terpilih menjadi presiden RI. Saat itu dia pernah melontarkan pernyataan; “Siapapun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah”

Tapi nyatanya, Jokowi berkali-kali menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun. Dia pun beralasan bahwa kenaikan BBM itu demi kebaikan rakyat Indonesia. Dengan gampangnya dia mengatakan, kadang-kadang perubahan itu memang membutuhkan pil pahit, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan.

Kedua, sekitar sebulan setelah menjabat, Jokowi sedang giat-giatnya melakukan blusukan. Saat itu Jokowi mengunjungi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Makassar 5 November 2011. Kedua daerah terletak di Sulawesi Selatan. Pasalnya, Jokowi membuat heboh setelah melalui akun Facebook, ia menyebut akan melakukan blusukan ke Sulawesi Utara. Namun, ia mengaku sudah sampai di Makassar untuk mengikuti kegiatan panen padi di Sidrap.

Ketiga, Jokowi tidak baca Perpres yang ditandatangainya. Jokowi mengomentari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Jokowi secara mengejutkan mengaku tidak selalu memeriksa sejumlah Perpres secara rinci lantaran begitu banyak jumlah dokumen yang harus tandatanganinya. “Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi saat itu. Gara-gara jawaban itu, muncul berita di surat kabar berbahasa Inggris terbitan Jakarta berjudul “Joko: I don’t read what I sign”.

Keempat, Jokowi sebut Indonesia masih punya utang ke IMF. Hal itu dinyatakan oleh Jokowi dalam pidato di acara Konferensi Asia Afrika (KAA) pada akhir April lalu, Indonesia masih memiliki utang kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar 2,79 miliar dolar AS. Pendapat Jokowi dikuatkan Seskab Andi Wijajanto.

Lucunya, pernyataan Jokowi tersebut dibantah Wapres Jusuf Kalla dan Menkeu Bambang Brodjonegoro. Bahkan, presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai mengklarifikasi bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas.

Kelima, Jokowi berjanji ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun kenyataannya bertolak belakang, ketika mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri, tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu terasa janggal, lantaran saat pemilihan menteri Kabinet Kerja, Jokowi menggandeng dua lembaga tersebut. Meskipun akhirnya Komjen Budi Gunawan dinyatakan batal status tersangka oleh KPK setelah menang di sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), komitmen Jokowi mulai diragukan.

Keenam, Jokowi menyebut Bung Karno lahir di Blitar, bukan di Surabaya. Sontak saja, Jokowi menjadi bahan cibiran lantaran dinilai tidak paham sejarah. Bahkan, gara-gara itu, Tim Komunikasi Publik Presiden Sukardi Rinakit sampai harus mengaku mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden Blitar itu. Sukardi menegaskan hal itu murni kesalahannya yang kurang jeli dalam membuat naskah pidato.

Penutup
Bila dicermati, meskipun blunder yang dilakukan Jokowi sering berkenaan dengan hal-hal yang “sepele”, tapi karena dilakukan oleh orang penting seperti Jokowi, persoalannya pun kemudian jadi penting. Bagi seorang publik figur, terlebih sebagai orang nomor satu di negeri ini, tentunya validitas adalah salah satu cerminan kapabalitas dari seseorang yang terlanjur dianggap berkualitas. Akibat keseringan melakukan blunder, sekarang yang mencolok dalam pandangan publik bukan lagi soal Jokowi effek, melainkan “Jokowi error”.
—————-

M. Risfan Sihaloho, Koordinator GERAM (Gerakan Rakyat Menulis), Alumni FISIP UMSU.

Sumber: https://sihalohoisme.wordpress.com/2015/06/09/jokowi-errorr/

SAS: Maklumat Relawan Jokowi Bisa Jadi Stimulus Perlawanan Kelompok Lain

IMG_0103

RI ~ Sama sekali di luar dugaan ternyata pendukung Jokowi mengakui keadaan negara morat-marit dan memberi kritik pedas dengan solusi minim dan amat pragmatis. Hal itu ketahui dari 5 butir maklumat yang ditandatangani oleh 15 kelompok pendukung yang mengorganisasikan sebuah perhelatan Jambore dicibubur akhir pekan ini.

Pemerhati sosial politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar (SAS) mengatakan, bahwa tak sedikit pun mereka mengapresiasi kinerja Jokowi hingga hari ini. Dalam maklumat yang mereka sampaikan kepada Jokowi saat berkunjung ke perhelatannya (Jambore) di Cibubur, kemaren, disebut-sebut beberapa keprihatinan keadaan pemerintahan.

223036_935387_Jambore_komunitas_rewalan_4

“Bagi saya ini menandakan tergerusnya dukungan kepada Jokowi akibat kinerjanya yang mengecewakan. Jika benar aspirasi yang ditandatangani tanggal 16 Mei 2015 dalam bentuk Maklumat yang disampaikan kepada Jokowi saat berkunjung ke perhelatan (Jambore) para pendukung ini di Cibubur Sabtu kemaren, maka tinggal selangkah lagi Jokowi akan hanya didukung oleh segelintir orang yang bertahan karena menjadi pengurus inti dalam organisasinya masing-masing. Bukan lagi oleh massa rakyat,” ujar Koordinator n’BASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya) ini.

Bagaimana pun juga, kata Shohibul, organisasi-organisasi yang tercatat sebagai bagian dari pemenangan pada pilpres 2014 pastilah memiliki kebanggaan karena telah ikut andil, dan karena itu pula pasti ingin tetap dianggap sebagai pahlawan. Para elitnya tentu tetap saja akan tetap berkeinginan mendapatkan peluang-peluang kedekatan istimewa dengan presiden yang diklaim sudah dimenangkan. Itu sangat lazim.

“Tetapi tidak jarang kejadian para pendukung kecewa dan berbalik melakukan perlawanan. Mereka yang ideologis kerap menempuh jalur ini. Bagi mereka tidak ada jaminan dukungan bagi seseorang politisi yang dimenangkan dalam pemilihan. Mereka siap mengkritik dan melakukan langkah-langkah lebih serius,” ungkap dosen FISIP UMSU ini.

Shohibul menambahkan, keprihatinan keadaan itu mendorong para pendukung menganjurkan Jokowi melakukan konsolidasi politik dan birokrasi karena pemerintahan tidak efektif, sebagaimana dijelaskan dalam butir pertama maklumat mereka.

“Perlunya konsolidasi politik dan konsolidasi birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif. Tanpa konsolidasi di bidang politik maka situasi negara akan menjadi tidak kondusif yang pada akhirnya menyulitkan pembangunan ekonomi. Tanpa konsolidasi birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk menjadi birokrasi yang efisien, efektif, melayani dan profesional maka program pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan baik”.(Maklumat 1)

Bahkan, lanjut Shohibul, lebih serius kebijakan Jokowi rupanya juga dianggap sudah lari dari visi dan misi (Trisakti dan Nawacita), sebagaimana tercermin dari maklumat nomor2. Jokowi dianggap hanya mampu berjanji dan tidak memiliki kinerja terkait dengan perubahan dan kesejahteraan rakyat.

“Perlunya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung implementasi Tri Sakti dan Nawacita, yang menjadi mandat bagi pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan harus segera disempurnakan dan terobosan-terobosan harus segera diambil agar janji-janji perubahan dan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.“ (Maklumat 2)

Hanya saja, menurut Shohibul, mereka kelihatannya telah dititipi kelompok tertentu yang memiliki hasrat mengambil bagian dalam kekuasaan dengan jalan reshuffle kabinet. Para pendukung mengklaim ada aspirasi yang kuat yang perlu didengar untuk perombakan kabinet. Menurut mereka hal itu untuk efektivitas pelaksanaan program pemerintahan dalam merealisasikan trisakti dan nawacita.

“Mendesaknya kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan penguatan terhadap kabinet agar dapat bekerja secara efektif dan sejalan dengan semangat Tri Sakti dan Nawacita. Kami berharap agar evaluasi terhadap kabinet memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial dan politik yang berkembang saat ini dan kebutuhan untuk melakukan akselerasi terhadap kinerja pemerintahan di masa depan”.(Maklumat 3)

Selanjutnya, kata Shohibul, Kebanggaan Jokowi atas upayanya mempersilahkan masuknya modal asing secara besar-besaram juga dikritik pedas. Berbeda dengan Jokowi, bagi mereka modal asing hanyalah sebagai pelengkap. Publikasi media atas pengharapannya kepada modal asing yang dikemukakan dalam pertemuan-pertemuan internasional memang meresahkan banyak pihak. Jokowi tak malu-malu mengemukakan bahwa Indonesia akan membangun banyak infrastruktur seperti pelabuhan, rel kretaapi dan irigasi untuk revitalisasi pertanian, dan itu kesempatan bagi Anda (maksudnya negara-negara pemodal besar). “We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for your investations. This is your opportunity”.

Perlunya dipastikan agar pembangunan ekonomi dan percepatan proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdiri di atas kaki sendiri. Dimana modal asing diletakkan sebagai pelengkap terhadap kekuatan modal nasional, bukan sebagai sumber utama. (Maklumat 4).

Jokowi juga dikritik pedas atas ketak-mampuan mendistribusi secara adil sistem sumber yang mendorong kesejahteraan rakyat seperti tanah untuk rakyat, alat-alat pertanian dan pembinaan usaha mikro. Dalam maklumat nomor 5 dengan tegas disebutkan:

“Perlunya sesegera mungkin dilahirkan berbagai kebijakan dan program yang mendorong produktivitas rakyat sebagai penyangga ketahanan ekonomi dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu distribusi atau pemerataan terhadap sumber dan alat produksi bagi rakyat adalah keharusan yang tidak dapat ditawar. Realisasi Tanah untuk rakyat, alat pertanian untuk tani dan alat tangkap untuk nelayan serta modal usaha untuk usaha mikro sudah sangat mendesak agar pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat”. (maklumat 5)

Seperti diketahui, Maklumat ini ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2015 ini diserahkan langsung kepada Jokowi saat mengunjungi perhelatan para pendukung di Cibubur, Sabtu. Para pendukung yang menamakan diri Komunitas Juang Relawan Jokowi terdiri dari Cemara 19, Bara JP, Pospera, Kawan Jokowi, Relawan Merah Putih, Gerakan Nasional Rakyat, Sekber Jokowi, Kebangkitan Indonesia Baru, Seknas Jokowi, Rakyat Merah Putih, Cakra Naga, Gerakan Relawan Indonesia, Arus Bawah Jokowi, Srikandi Jokowi dan EP for Jokowi.

Gerakan 20 Mei

Terkait dengan itu, Shohibul menilai, Perhelatan dan maklumat ini memiliki dimensi stimulus untuk menggerakkan energi perlawanan pada kelompok lain. Sebagaimana sejak beberapa bulan lalu terdengar akan adanya mobilisasi 20 Mei 2015, justru akan lebih tersemangati untuk bergerak.

“Mungkin saja perhelatan Cibubur ini tidak diakui sebagai reaksi atas rencana gerakan 20 Mei. Tetapi secara politis kelihatan seakan menghadap-hadapkan dua kubu besar dalam konflik horisontal,” pungkasnya.

Negara Tidak Memiliki Tanah, yang Punya Tanah Tetap Masyarakat !

11139398_10200708699837625_4932750528737291617_n

RI ~ Di akun Facebooknya, aktivis Johan Merdeka merilis foto Peta Administrasi Pemerintahan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Di situ jelas terlihat objek tanah yang diklaim Puskopad berdasarkan HGU adalah berada di Desa Ramunia I, sementara lahan yang dirampas berada di Desa Perkebunan Ramunia. Lahan tepat berada di Sisi Timur Bandara Kwalanamu dan merupakan lahan Pertanian Pangan Basah Berkelanjutan yang dilindungi oleh UU.

Mengomentari fakta tersebut, pengamat Hukum Irwan Syahrizal mempertanyakan dasar apa TNI mendapatkan HGU d tanah desa Ramunia tersebut.

“Itu yang harus ditelusuri. Artinya kronolgis dan sejarah tanah tersebut harus duduk dulu,” ujarnya.

Pertanyaan selanjutnya, kata Irwan, apakan TNI d sini sebagai institusi negara yang tupoksinya cukup jelas atau badan hukum yang di bawah naungan TNI yang menguasainya.

“Hal ini harus diperjelas, sebab negara tidak memiliki tanah,” tegasnya.

Lebih lanjut Irwan menjelaskan bahwa, azas domain verklaring yang berlaku pada zaman kolonial tidak sama pemahamannya sebagaimana yang dimaksud di dalam UUPA tahun 60 tersebut. Kalau zaman kolonial pemahaman azas domain verklaring tersebut memiliki, ya jelas namanya saja kolonial. Sedangkan di dalam UUPA tahun 60 adalah memperuntukkan demi tertibnya (order) tanah di masyatakat.

“Jadi fungsi negara menertibkan dalam bentuk administrasi pertanahan, sedangkan yang punya tanah tetap masyarakat,” pungkasnya.

MASYARAKAT PRIBUMI INDONESIA: HENTIKAN INVASI CINA…!

11205183_847206888682107_2907001271253425024_n

RI ~ Lagi dan lagi……Sesungguhnya hari ini Cina telah membantai dan melakukan pelarangan terhadap saudara –saudara kami muslim uighur untuk beribadah diantaranya melarang azan, jenggot , jilbab bahkan berpuasa yang merupakan rukun Islam dasar pun dilarang. Di samping itu Cina memenjarakan dan menganeksasi wilayah muslim Uighur dan berupaya menghapus identitas budaya dan agama Bangsa Uighur dengan kebijakan cinaisasi dan “mengekspor” bangsa cina pendatang ke wilayah yang ditempati Bangsa Uighur. Sungguh ini adalah kedzhaliman yang setara seperti yang dilakukan Israel dan Amerika terhadap bangsa – bangsa lainnya.

Menyikapi hal itu semua dan melihat sikap Pemerintahan Republik Indonesia yang sangat lemah dalam hal ini. Maka Masyarakat Pribumi Indonesia menyatakan sikap :

  1. Mengutuk sikap dan tindakan Cina yang melakukan pendzhaliman luar biasa terhadap bangsa muslim uighur. Tindakan cina ini hanya semakin menegaskan bahwa Cina ingin menjadi imprelias dan kolonialis baru di zaman ini yang seharusnya menghargai hak – hak dan martabat manusia .
  2. Mendesak Pemerintahan Republik Indonesia untuk memutus hubungan diplomatik dalam bentuk apapun dengan Cina termasuk Cina dan perusahaan –perusahaan Cina yang berada di medan serta melarang produk dan investasi cina masuk Indonesia hingga Cina menghentikan pendzhalimannya tersebut / menghormati keimanan dan membebaskan bangsa uighur dalam menjalankan agama dan kehidupannya. Tindakan Cina tidak menghargai keimanan dan hak azasi manusia dan melarang bangsa lain beribadah bertentangan dengan negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa.
  3. Menyerukan kepada segenap bangsa di dunia ini dan media dalam bentuk apapun untuk tidak melecehkan HAM dan melakukan invasi terhadap bangsa lainnya. Setiap yang melakukan perbuatan tersebut hanya akan mengobarkan tindakan balasan yang hanya akan membuat semakin sulitnya perdamaian di dunia ini. “Jika engkau tak mau dimusuhi maka jangan pernah menyakiti”.
  4. Kami juga meminta agar Imigrasi dan aparat penegak hokum lainnya memperketat datangnya WNA ke negeri ini khususnya bangsa Cina yang datang secara illegal dan melakukan tindakan kriminalitas secara sistematis dan terorganisir sebagaimana kasus yang terbongkar baru – baru ini dimana imigran dari Cina melakukan penipuan di negeri ini.
  5. Menyerukan kepada setiap elemen pribumi, menghentikan perselisihan , merapatkan kekuatan dan mengesampingkan perbedaan karena Pribumi adalah pemilik negeri ini dan menghentikan invasi bangsa asing yang berlindung atas nama hubungan diplomatiK, investasi dan sebagainya.

Demikian pernyataan sikap kami ini sampaikan sebagai wujud tanggungjawab kami atas dasar kecintaan kepada harkat martabat manusia.

MASYARAKAT PRIBUMI INDONESIA:
FORUM 1912 – HMI-KAMMI – IMM – FUI – LSM PERINTIS – MGB – FPI – MMI – BKM . RI
GMRI – GRIN.H – KESPER– KRA – GETAR – RODA API – FORUM MESJID

Medan , 9 Mei 2015 M
Koordinator

Anwar Bakti
Share Center : 085361027959

Resistensi Indonesia: Menghalangi Tugas Ombudsman Adalah Pelanggaran Hukum !

1469780_10200300869724990_1930031644_n

RI ~ Tim Ombudsman Perwakilan Sumut dilarang masuk ke ruang ujian untuk mengawasi dan memeriksa kecurangan UN SMP di Medan, tepatnya di SMP 6 Medan. Kasek SMP 6 Medan beralasan kehadiran tim Ombusdman dianggap hanya akan mengganggu konsentrasi peserta ujian.

Koordinator Resistensi Indonesia (RI), M. Risfan Sihaloho mengatakan, bahawa apa yang dilakukan oleh Kesek SMPN 6 Medan menghalangi Ombudsman melakukan pengawasan itu tidak benar, apa pun itu alasannya.
“Penghalangan itu justru memperkuat dugaan dan kecurigaan bahwa memang telah terjadi praktik kecurangan pelaksanan UN di sekolah itu.” ujarnya, Jum’at (8/5/2015)

Menurut Risfan, penghalangan itu pantas dicurigai dan ada benang merahnya dengan peristiwa penemuan kecurangan pelaksanaan UN sebelumnya oleh Ombudsman di sejumlah SMP di kota Medan.

“Apa yang dilakukan Ombudsman jelas sangat wajar. Mereka telah menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi praktik maladministrasi di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk pendidikan, seperti yang tertera dalam Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2008,”. jelasnya.

Jadi, kata Risfan, tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk merasa “gerah” jika diawasi oleh lembaga seperti Ombudsman. Alasan itu jelas sebuah pelanggaran hukum.

“Saya juga mengapresiasi langkah tegas Ombudsman Perwakilan Sumut yang melaporkan temuan mereka tentang praktik kecurangan pelaksanaan UN SMP di Medan ke pihak Kepolisian. Ini masalah serius. Polisi harus menindaklanjuti laporan tersebut,” pungkasnya.